Ironi Program Keluarga Berencana

Menurut Konvensi Montevideo Tahun 1933, penduduk merupakan salah satu unsur pembentuk suatu negara, selain luas wilayah dan Pemerintah. Semakin banyak penduduk dengan didukung wilayah yang luas menjadi modal utama suatu negara menjadi negara yang besar. Namun akan menjadi bumerang apabila memiliki banyak penduduk yang tidak produktif dan berkualitas. Dengan dasar itulah pada akhir tahun 1970 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto Program Keluarga Berencana (KB) dicanangkan.

Program KB secara khusus memiliki tujuan meningkatkan jumlah penduduk usia subur menggunakan alat kontrasepsi dan menurunkan angka kelahiran bayi. Asumsi awal dari program KB adalah membentuk keluarga kecil bahagia yaitu dengan dua anak cukup.

Dari sudut pandang jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan alat kontrasepsi, bisa dikatakan Program KB yang dicanangkan Pemerintah cukup sukses. Hal ini ditunjukan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menunjukkan pengguna alat kontrasepsi mencapai 62,50 persen pada tahun 2013. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2004 (56,71 persen). Data yang disajikan BPS juga menggambarkan trend positif penggunaan alat kontrasepsi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Keberhasilan banyaknya penduduk yang menggunaan alat kontrasepsi didukung oleh sebuah data dari BPS berupa variabel yang bernama angka fertilitas total. Angka ini memiliki arti angka harapan seorang ibu untuk melahirkan bayi semasa hidupnya. Pada awal tahun 1980, nilai angka fertilitas total sebesar 4,68. Sedangkan pada tahun 2012, angka fertilitas total hanya sebesar 2,6. Angka fertilitas total pada tahun 1980 memiliki makna seorang ibu pada saat itu berpeluang melahirkan bayi rata-rata antara 4-5 bayi, sedangkan pada tahun 2012 seorang ibu berpeluang melahirkan bayi rata-rata hanya berkisar 2-3 bayi.

Meskipun dua data dari BPS menunjukan keberhasilan program KB yang dicanangkan pemerintah sejak akhir tahun 1970, namun pada kenyataanya jumlah penduduk Indonesia masih terus meningkat. Pendataan jumlah penduduk pada tahun 1971 bertajuk Sensus Penduduk yang diadakan BPS, memberikan hasil sebanyak 119 juta jiwa mendiami wilayah Indonesia. Selang 40 tahun, jumlah penduduk Indonesia meledak menjadi 237 juta jiwa.

Mau tidak mau, Pemerintah harus mengakui meledaknya jumlah penduduk disebabkan program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah selama ini. Sebut saja peningkatan sarana prasarana kesehatan seperti jumlah Rumah Sakit yang terus meningkat (perlu diketahui bahwa pada tahun 1977 Indonesia hanya memiliki 998 Rumah Sakit, sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 2083). Selain itu sarana prasarana seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, Tenaga Medis seperti Dokter dan Bidan pada saat ini jumlahnya lebih dari cukup jika dibandingkan pada tahun 1970an.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan menyebabkan angka kematian bayi baik pada umur dibawah satu tahun dan dibawah lima tahun menurun. Pada tahun 1970, angka kematian bayi umur dibawah satu tahun mencapai 145 bayi, artinya 145 bayi berpeluang mati setiap 1000 bayi yang dilahirkan pada saat itu. Sedangkan pada tahun 2012, angka kematian bayi umur dibawah satu tahun hanya 34 bayi.

Selain itu, kecenderungan ibu melahirkan dibantu oleh dokter dan bidan juga semakin tinggi. Perlahan tapi pasti, kebiasaan ibu melahirkan dibantu oleh dukun beranak mulai ditinggalkan. Dengan asumsi melahirkan ditolong oleh dokter dan bidan lebih aman dibandingkan ditolong oleh dukun beranak, membuat fenomena ini menjadi salah satu faktor terus bertambahnya penduduk Indonesia. 

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebetulnya sudah bisa diredam oleh pemerintah dengan Program KB yaitu penggunaan alat kontrasepsi dan menekan angka fertilitas total ibu. Namun disisi lain, pemerintah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama dalam hal persalinan yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat.

Selama ini jumlah penduduk juga selalu menjadi komoditas politik. Jumlah penduduk yang sedikit akan berdampak pada kecilnya nilai Dana Alokasi Umum yang akan diterima Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah berharap jumlah penduduknya terus bertambah. Keuntungan lain terus bertambahnya jumlah penduduk adalah bertambahnya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga terus berharap Program KB dibawah kantor BKKBN juga bisa berjalan sukses.

Pada akhirnya, kesimpulan tulisan ini adalah Indonesia tidak perlu takut dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh, namun yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah terus memacu produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dan terus meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia menjadi individu yang unggul. Dengan begitu kedepannya Program KB tidak hanya sekedar mencanangkan pembatasan kelahiran. Program-program peningkatan kualitas manusia juga harus masuk dalam Program KB. Semoga dengan Program KB, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar.